Kemarin siang, sahabat saya seorang kyai muda di Kecamatan Sumur-Ujung Kulon menelpon memberikan kabar seputar pesantren yang dikelolanya. Saya mengenal beliau sekitar sepuluh tahun lalu sewaktu saya melakukan perjalanan backpacker ke Ujung Kulon, saat itu saya sempatkan mampir karena melihat masih adanya sebuah lembaga pendidikan di ujung pulau Jawa.
Kemarin ia ‘curhat’ seputar pesantren yang dikelolanya, bahwa pesantren yang diusulkan ke kantor departemen agama akhirnya diakui untuk dijadikan tsanawiyah (setingkat SMP) walaupun prosesnya memakan waktu lima tahun lebih. Ia begitu gembira menceritakan panjang lebar tentang keberhasilannya meyakinkan para pegawai di departemen agama Kabupaten Pandeglang. Namun diakhir cerita, ia mengharapkan ‘sedikit’ bantuan dari teman-teman… karena kebetulan saya pernah mengajak beberapa komunitas melakukan bakti sosial di pesantren beliau, terakhir saat saya masih bekerja di MCCI, kami dari pengurus Masjid Perusahaan melakukan pengobatan gratis dan pembagian buku serta alat tulis kepada para santri.
Ia hanya menitip pesan, jika ada teman Mas Arif yang kelebihan rezeki bisa dibagi sedikit ke Tsanawiyah beliau, karena saat ini muridnya baru 30 orang dan santri di pesantrennya sekitar 80. Saat ini sistem belajarnya masih belajar di lantai tanpa adanya bangku dan meja, hanya sebuah papan tulis yang dipakai bergantian dengan pesantren, hmm…. Saya katakan insya Allah, tapi saya harus ke pesantren beliau untuk mengambil foto dan mewawancarai beberapa santri untuk meyakinkan teman-teman.
Tadi siang, seorang sahabat saya mantan ketua organisasi mahasiswa di Banten berbicara lama dan berbagi pengalaman, sampai kepada topik tentang cerita pesantren di Ujung Kulon. Ia juga ‘curhat’ tentang istri beliau yang sudah enam bulan belum digaji oleh salah satu SMA swasta yang juga bergabung dengan pesantren di daerah Kramat Watu, Kabupaten Serang, padahal gaji setiap bulannya ‘tidak lebih dari seratus ribu rupiah. Alasannya sangat klasik, karena anak murid yang bersekolah disekolah tersebut sebagian besar adalah orang tidak mampu. Weleh-weleh…… Kata teman saya, kalau bukan karena semangat ‘perjuangan’ mungkin sudah lama pekerjaan mengajar itu ditinggalkan oleh istrinya.
Saya teringat dengan kekompakan teman-teman istri yang mengelola sebuah sekolah anak usia dini (setingkat TK/TPA) di daerah Cipocok. Dengan modal kebersamaan, mereka mengelola sekolah tersebut karena permintaan dari masyarakat terutama kaum perempuannya karena fasilitas sekolah untuk anak-anak tidak ada di daerah tersebut. Awalnya memang sekolah tersebut lancar, namun kabar terakhir yang saya dapatkan dari istri siang tadi, sekolah tersebut bulan ini belum menggaji guru-gurunya, padahal satu orang gurunya bergaji 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan kepala sekolahnya digaji 250.000,- karena merangkap sekalian dengan profesi guru.
Saya hanya bisa mengurut dada… karena melihat fenomena pendidikan kita yang seperti jalan di tempat dan hanya berpihak bagi mereka yang berpunya. Setelah beberapa hari lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan masyarakat terhadap Badan Hukum Pendidikan (BHP) digugurkan. Mereka yang apatis dan pesimis hanya berucap peduli amat dengan terbitnya sebuah undang-undang, namun demikian sesungguhnya gugurnya undang-undang Badan Hukum Pendidikan adalah kemenangan rakyat. Padahal persoalannya sangat mendasar seperti akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan minimnya sarana sekolah yang telah ditimbulkan dari terbitnya UU BHP.
Saya teringat perjalanan saya tiga tahun berturut-turut mengunjungi beberapa sekolah di Singapore, Malaysia dan Thailand dalam rangka tugas pendampingan. DI Singapore kami mengunjungi Yangzhen Primary School, sebuah sekolah negeri (sekelas inpres kalo di Indonesia) yang memberikan pelayanan pendidikan kelas wahid bagi ukuran rata-rata Indonesia. Di Malaysia kami mengunjungi Sekolah Kebangsaan Negara (setingkat SMP) di Kuala Lumpur yang rata-rata siswanya adalah masyarakat menengah bawah (beberapa siswa/i berasal dari Indonesia yang sudah mendapatkan resident card) dan di Thailand kami berkunjung ke Thai Rath Thai School (Setingkat SD) yang dimiliki oleh Bos media Thailand, sekolah ini memiliki jaringan lebih dari seratus sekolah yang menyebar rata di Thailand. Jika di Singapore dan Malaysia para siswa dan siswi masih harus bayar, walaupun sangat murah untuk ukuran negara tersebut, di Thailand semuanya gratis dan menanggungnya adalah Koran Thai Rat Thai… CSR yang berjalan baik. Fasilitas perpustakaan, lab, olah raga dan kegiatan eskulnya semua berjalan dan dapat dinikmati oleh para siswanya.
Saya kembali teringat kisah para guru yang ‘gagal’ gajian di Banten… kok masih bisa dan masih ada seperti itu… padahal katanya ada dana BOS, ada Bantuan Madrasah, ada alokasi APBD untuk gaji Guru Bantu di sekolah…. Saya tidak mampu berucap lagi dan hanya bisa membayangkan INDONESIA. Minggu kemarin saya dikunjungi oleh Mustafa, seorang kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Sawarna, sebuah desa wisata di selatan Banten. Ia datang berkunjung ke Kota Serang karena akan mengambil dana bantuan dari Pemprov… tapi sesampainya di pemprov ternyata orang akan dijumpainya sedang tidak berada di kantor, padahal ia datang dengan mengendarai sepeda motor selama lima jam… wuiih, sore itu ia kembali ke Sawarna dengan tangan kosong… sekosong harapan akan majunya pendidikan kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar